Aktivis Haris Azhar, S.H., M.A :Pilkada Kita Masih Jauh Dari Independensi Dan Sangat Mahal
MALANG,KRJATIM.COM , Proses politik dalam Pilkada kita masih jauh dari independensi dan sangat mahal. “Pemobilisasi identitas, pengerahan yang intimidatif, dan ketidak profesionalan penyelenggara daerah yang berat sebelah dalam penegakan hukum ditengarai masih akan terus mewarnai Pilkada di negeri ini,”Tandas Haris Azhar, S.H., M.A pada wartawan usai sebagai pemateri Dalam seminar hukum nasional bertajuk “Kontemplasi Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu untuk Menyongsong Pilkada 2024,yang diselenggarakan Fakutas Hukum UB Senin (23/9) 2024.
Haris Azhar juga menyoroti sejumlah masalah yang terus terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. bahwa calon-calon kepala daerah sering kali harus mencari dukungan di Jakarta, baik dalam bentuk politis maupun finansial. “Banyak calon kepala daerah yang harus ke Jakarta, kalau bahasa saya, untuk ‘beli tiket’. Ada yang menyebut harga, ada juga yang harus mencari dukungan politik dengan cara datang ke sana.
Masih dikatakan Haris Azhar juga menilai bahwa Pilkada saat ini bukanlah untuk rakyat. “Menurut saya, Pilkada ini hanya proses yang dipaksakan. Pilkada ini bukan untuk rakyat, tapi untuk mencari orang yang nanti akan memaksa kita di daerah, menjadi kaki tangan praktek politik dan bisnis yang bersifat nasional,” ujarnya.
Haris menggarisbawahi bahwa netralitas dalam proses Pilkada belum sepenuhnya dapat ditegakkan. “Netralitas hanya ada di kantong sampeyan. Tidak ada itu di proses Pilkada,” katanya. Ia juga menyebut bahwa sejumlah lembaga negara seperti kejaksaan dan kepolisian sering kali digunakan sebagai alat untuk menyerang para calon, terutama calon incumben, dengan menggunakan instrumen hukum.
Seminar hukum ini juga menghadirkan pembicara lain seperti Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., guru besar Fakultas Hukum UB, Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H., dari APHTN HAN Malang, dan Dr. Jayus, S.H., M.Hum., dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Mereka membahas berbagai isu penting terkait demokrasi dan penegakan hukum dalam Pilkada yang akan datang, serta memberikan pandangan kritis mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil.
Acara ini dimoderatori oleh Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., dan dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang menunjukkan antusiasme besar terhadap isu-isu politik dan hukum yang berkembang menjelang Pilkada 2024.(dil)
