Dewan Desak Percepatan Pembangunan RSUD Sedati dan Dua Puskesmas Baru
SIDOARJO,KRJATIM.COM – DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pemban
SIDOARJO,KRJATIM.COM – DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati dan dua Puskesmas baru pada tahun anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat di tengah jumlah penduduk Sidoarjo yang kini mencapai lebih dari dua juta jiwa.Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengatakan penambahan fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Menurutnya, DPRD Sidoarjo bersama pemerintah daerah telah menargetkan pembangunan dua Puskesmas baru pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.“Penambahan fasilitas kesehatan ini menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan bisa lebih merata, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi,” ujar Abdillah Nasih, Rabu (29/4/2026).
Cak Nasih sebutan akrab Abdillah Nasih menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh berjalan lambat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD ingin masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam pelaksanaannya, DPRD Sidoarjo juga membuka opsi fleksibilitas pembangunan, baik melalui pembangunan gedung baru maupun peningkatan status Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas penuh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu pembangunan baru secara keseluruhan.“Terutama di kecamatan yang padat penduduk, seperti di taman maupun di Waru itu membutuhkan tambahan puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih merata,” ungkapnya.
Dikatakan saat ini, Kabupaten Sidoarjo baru memiliki 31 Puskesmas. Jumlah itu dianggap masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan standar pelayanan kesehatan primer, satu Puskesmas idealnya melayani sekitar 30 ribu penduduk. Dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, Sidoarjo diperkirakan membutuhkan sekitar 60 Puskesmas agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal dan merata.
Kondisi tersebut membuat beban pelayanan di sejumlah Puskesmas semakin berat. Bahkan, beberapa target indikator pelayanan kesehatan dinilai belum maksimal akibat keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Selain penambahan Puskesmas, DPRD Sidoarjo juga memberi perhatian serius terhadap kelanjutan pembangunan RSUD Sedati yang sempat terhenti pada 2025 lalu.
Sebelumnya, proyek pembangunan RSUD Sedati mengalami kendala setelah kontraktor pelaksana gagal memenuhi target pekerjaan. Kondisi itu membuat pemerintah daerah melakukan pemutusan kontrak agar proyek tidak semakin molor.
Memasuki tahun anggaran 2026, Legislatif meminta pembangunan RSUD Sedati segera dilanjutkan hingga tuntas. Rumah sakit tersebut dinilai sangat penting untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah timur Sidoarjo yang pertumbuhan penduduknya terus meningkat.
Diungkakan juga oleh Abdillah Nasih bahwa RSUD Sedati harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah. Menurutnya, rumah sakit tersebut nantinya diharapkan mampu mengurangi kepadatan pelayanan di rumah sakit lain milik pemerintah daerah.
“RSUD Sedati harus menjadi prioritas. Tidak hanya bangunannya, tetapi juga kelengkapan fasilitas dan tenaga kesehatannya agar bisa langsung optimal melayani masyarakat,” tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, DPRD Sidoarjo tidak ingin pembangunan RSUD Sedati kembali terhambat. Karena itu, seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyelesaian fisik bangunan, pengadaan alat kesehatan, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM), harus direncanakan secara matang.
DPRD Sidoarjo menargetkan pembangunan dan pemenuhan fasilitas penunjang RSUD Sedati dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2027.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, mengatakan jumlah Puskesmas yang ada saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Bangun menyampaikan, mengacu pada standar Kementerian Kesehatan terkait rasio ideal Puskesmas dengan jumlah penduduk.
“Sesuai Permenkes dan untuk optimalisasi pelayanan prima, rasio Puskesmas banding 30 ribu penduduk. Harusnya ada sekitar 60 Puskesmas, sedangkan sekarang masih ada 31 Puskesmas,” katanya.
Menurut Bangun yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan membuat beban pelayanan di lapangan semakin berat. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap belum tercapainya sejumlah target indikator pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, Komisi D DPRD mendorong agar penambahan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.”Saat ini beban layanan Puskesmas akan semakin berat sehingga beberapa target indikator yang belum tercapai,” ujarnya. (an)
