Masalah Stanting Dan Perolehan PAD Rendah Dibanding Dana Pusat Melalui Transfer Jadi Sorotan Rapat Paripurna DPRD Kab Malang
MALANG,KRJATIMCOM,- Sekitar 147.239 keluarga yang diukur, teridentifikasi 9.474 anak mengalami stunting. Namun data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terdapat 27.636 Keluarga Rentan Stunting (KRS) yang tersebat di 33 Kecamatan. Selain alokasi anggaran makanan bergizi gratis untuk anak-anak diharapkan ada program-program konkrit lainnya dalam upaya menekan angka stunting ini. Hal itu disorot Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang melalui juru bicara DPRD Kab Malang Feri Andi Suseko pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang Senin (14/10)
Dikatakan Jubir Perlu diketahui bersama sesuai data dari Dinas Ketahanan Pangan masih terdapat belasan desa terkategori rentan pangan ringan hingga sedang. Masalah itu disebabkan susutnya lahan pertanian di beberapa titik serta kurangnya akses. Desa rentan pangan ringan dan sendang ada di Kecamatan Dau, Pakis, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, dan Tajinan. Terdapat 13 desa rentan pangan yakni 1 desa rentan pangan sedang atau 0,26 persen, dan rentan pangan ringan sebanyak 12 desa, atau 3,08 persen. Sementara itu mayoritas desa di Kabupaten Malang masuk kategori tahan pangan ringan hingga tinggi. Di antaranya 9 desa tahan pangan ringan atau 2,31 persen, 45 desa tahan pangan sedang, atau 11,54 persen. Sisanya, ada 323 desa atau 82,82 persen tahan pangan tinggi. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Malang memperhatikan setiap daerah yang tergolong rentan pangan.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara DPRD Kab Malang Feri Andi Suseko meminta perhatian khusus terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur di sektor kebutuhan dasar masyarakat seperti; jalan raya, sekolah, pertanian, pariwisata, agar tidak terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sejumlah jalan yang menuju akses kawasan wisata dan pertanian jangan sampai rusak.Harus dapat perhatian serius.
Dari sisi anggaran Perkiraan target pendapatan daerah sebesar 5 Triliun 13 Miliar 926 Juta 93 Ribu 559 Rupiah di Rancangan APBD 2025 naik 7,06% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar 4 Triliun 683 Miliar 270 Juta 34 Ribu 727 Rupiah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 Trilyun 176 Milyar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah atau 23,46% dari total target pendapatan; Pendapatan transfer sebesar 3 Triliun 828 Milyar 46 Juta 797 Ribu 502 Rupiah atau 76,35% dari total target pendapatan;lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 9 Milyar 793 Juta 273 Ribu Rupiah atau 0,19% dari total target pendapatan.Ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah Kabupaten Malang dengan kata lain ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi.
Perlu adanya penanganan serius dan komitmen Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan untuk dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebelumnya pada APBD 2024 awal sebesar 1 Trilyun 35 Miliar 841 Juta 915 Ribu 836 Rupiah 84 Sen naik sebesar 140 Miliar 224 Juta 107 Ribu 220 Rupiah 16 Sen atau 13,54% menjadi sebesar 1 Trilyun 176 Miliar 86 Juta 23 Ribu 57 Rupiah pada tahun 2025.
Dalam hal ini kami mendukung terhadap kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan, dengan harapan melalui kebijakan tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dan semakin memperbesar peran PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Malang, karena idealnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu sebagai penyumbang terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan keuangan. Rapat paripurna dihadiri oleh seluruh Fraksi diantaranya Fraksi PDIP Ketua Dr,Tantri Bararo,SE,M,AK, F PKB Ketua H. Abdullah ,SE MM, F Gerindra Ketua Zial Ulhaq,S.Sos,MAP, Fraksi Golkar Ketua Sudarman,Spd, FPND Amarta Faza,St,Msos,Fraksi Gabungan Ketua Syaiful Rosyid,SE,Msi sert Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto.(adv/dil)
