Komisi A DPRD Panggil OPD Terkait Nasib 4700 ASN
SIDOARJO.KRJATIM.COM, Komisi A memanggil BKD, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait nasib 4.700 tenaga non ASN yang biasa disebut honorer yang tersebar di beberapa OPD Pemkab Sidoarjo.
Penataan tenaga honorer akan diselesaikan oleh Pemkab Sidoarjo pada akhir tahun 2024, karena hingga saat ini Pemkab Sidoarjo masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) terkait teknis pelaksanaannya.
“Dimungkinkan PP dan PermenPAN RB itu (akan keluar, red) pada pertengahan bulan Juni 2024 ini,” kata Makhmud saat diwawancarai awak media usai hearing dengan Komisi A di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo.
Sambil menunggu keluarnya peraturan pelaksanaan terkait tenaga honorer tersebut, BKD Sidoarjo akan meminta ke masing-masing OPD terkait penempatan 4.700 tenaga honorer tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena yang tahu kebutuhan pegawai, yaitu OPD masing-masing.
Untuk itu, BKD Sidoarjo akan mengirimkan surat pada akhir bulan Januari 2024 ini ke masing-masing OPD terkait jumlah personil yang dibutuhkan, dengan mengutamakan tenaga honorer yang sudah ada di masing-masing OPD.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Damroni Chudlori menegaskan bahwa BKD Sidoarjo harus segera membuat konsep terkait penataan tenaga non ASN tersebut untuk segera diajukan atau dikomunikasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN RB.
“Kalau konsep dan gagasan itu sudah ada, monggo bersama kami menghadap ke BKN dan KemenPAN RB,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahwa permasalahan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Sidoarjo ini harus segera diselesaikan, karena 4.700 orang tersebut masa pengabdiannya ada yang sudah puluhan tahun. Sehingga harus menjadi skala prioritas untuk diangkat menjadi ASN, daripada merekrut pegawai baru melalui mekanisme Calo Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (an)
