Sarana Pendidikan Buruk Jadi Sorotan Dewan Sekitar 64 Gedung Sekolah Di Kota Malang Alami Kerusakan
Rapat Teknis Telah Dilakukan sebelum Dapat Sorotan Dewan (dil)
MALANG.KRJATIM– DPRD Kota Malang gelar rapat koordinasi terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, DPRD Kota Malang bersama Pj Wali Kota Malang dan tim TAPD membahas berbagai hal penting. Anggota DPRD Kota Malang mengajukan pertanyaan, kritik, serta saran terkait pengelolaan anggaran dan berbagai permasalahan Kota Malang.
Permasalahan pendidikan turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Asmualik dari Fraksi PKS mengeluhkan, ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta di Kota Malang. Khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).“SMP swasta yang bagus pasti mahal, kalau murah kurang diminati. Saya berharap sekolah swasta juga diperhatikan agar standarnya sama dengan sekolah negeri. Baik dari sisi guru maupun sarana prasarananya,” ujar Asmualik.Sementara itu, Suryadi dari Fraksi Golkar menyoroti kurangnya fasilitas di beberapa sekolah. Bahkan ada sekolah negeri yang tidak memiliki musala. Ia juga menekankan, pentingnya rehabilitasi infrastruktur sekolah, terutama di tingkat SD dan SMP
“Kalau infrastrukturnya belum memadai, jangan berharap banyak dari Kota Malang sebagai kota pendidikan,” tegas Suryadi.Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyinggung masalah sampah dan banjir yang masih menjadi tantangan besar di Kota Malang. Ia menyoroti, kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) yang memprihatinkan. Seperti di Muharto, ja menekankan perlunya solusi serius terkait pengelolaan sampah dalam jangka panjang.
Disisi lain Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyoroti pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025. Ia menyarankan, agar anggaran diserahkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) daripada KONI Kota Malang.“Total anggaran mencapai Rp51 miliar, dimana Rp20 miliar di antaranya untuk bonus atlet. Kami khawatir pengelolaan oleh KONI akan bermasalah dalam laporan pertanggungjawaban. Lebih baik di Disporapar,” ujar Made, sapaan akrabnya, Selasa (10/9/2024).
“Kita perlu mendatangkan ahli khusus daur ulang karena TPA dalam 5-10 tahun ke depan bisa menjadi gunung sampah. Kondisi TPS seperti di Muharto parah sekali,” ujar Fathol.Tak lupa, ia juga kembali menyinggung masalah banjir yang mulai merambah hingga ke dalam rumah warga. Begitu juga kemacetan yang belum terselesaikan menjadi perhatian utama.Fathol juga mengkritik kurangnya kapasitas RSUD Kota Malang dalam menangani pasien, yang sering kali harus dirujuk ke rumah sakit lain, bahkan ke luar kota.“RSUD belum mampu menampung pasien, sering kali pasien malah dipingpong ke sana kemari,” katanya.
Harvard Kurniawan dari Fraksi PDIP menanyakan, efektivitas alokasi APBD. Kemudian menekankan pentingnya pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rehabilitasi sekolah.“Saya berharap anggaran CSR digunakan sebaik-baiknya untuk hal yang tidak tercover dalam nomenklatur APBD,” ujar Harvard.Dengan berbagai masukan ini, DPRD Kota Malang berharap agar anggaran APBD 2024 dapat dikelola dengan lebih transparan dan tepat sasaran. Guna memperbaiki sektor-sektor penting di Kota Malang.Sebelumnya, Pj Wali Kota Malang memaparkan 11 kegiatan prioritas untuk pembangunan Kota Malang tahun anggaran 2025. Mulai dari revitalisasi Pasar Besar, persiapan Porprov Jatim 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di Kawasan Soekarno Hatta, lahan parkir Kayutangan hingga bansos terpadu.
Sementara sebanyak 64 gedung sekolah di Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang, dan ringan. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, gedung yang rusak terdiri dari 51 gedung sekolah dasar (SD) dan 13 sekolah menengah pertama (SMP).
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan perbaikan puluhan gedung sekolah ini merupakan prioritas yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
“Mengamati data ini (gedung rusak), maka ini menjadi satu kebutuhan, prioritas yang perlu segera dilakukan. Karena sarana dan prasarana yang representatif berdampak pada mutu pendidikan,” kata Iwan saat rapat teknis rencana perbaikan gedung sekolah, Rabu 4 September 2024
Iwan menyebut perbaikan gedung sekolah ini membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu, selain menggunakan anggaran APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD tahun 2025, Pemkot Malang juga mengupayakan kontribusi perusahaan melalui program TSP (tanggungjawab sosial perusahaan).”Tentu ini butuh alokasi yang besar, tetap kita upayakan alokasi anggaran di tahun 2025 dan memaksimalkan kontribusi perusahaan melalui TSP,” jelasnya.
Saat ini Iwan telah menginstruksikan kepada Kepala Disdikbud Kota Malang untuk menentukan skala prioritas dan percepatan. Selain itu ia juga menginstruksikan untuk merekam kondisi eksisting gedung sekolah yang rusak bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP).
“Nah ini saya minta Pak Kadisdikbud segera membuat kondisi eksisting sekolah, lalu tentukan skala prioritas dan percepatan. Pak Kadis PU juga bisa membantu rencana biaya yang dibutuhkan. Rencana saya nanti akan kita pilah, mana yang bisa kita alokasikan di APBD dan mana yang melalui TSP,” ungkapnya.(adv/dil)
