banner 468x60

Fantastis 5 Mobil Dewan Kota Malang Senilai Rp. 5,8 Milyar KPK Angkat Bicara

banner 160x600
banner 468x60

Ditolak Pembelian Mobil Mewah DPRD Kota Malang (dil)

 

MALANG(KRJ.COM)  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengomentari rencana anggaran Rp 5,8 miliar untuk membeli mobil baru pimpinan DPRD Kota Malang Agus menjelaskan, jika masyarakat menemukan adanya kejanggalan atau hal-hal yang mengarah ke korupsi, bisa dilaporkan langsung ke KPK.“Kami akan tindak lanjuti jika ada laporan masyarakat. Kalau ada kecurigaan beritahu KPK dengan alat bukti permulaan yang cukup supaya tidak memfitnah orang,” pungkasnya.

              Agus menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas oleh pemerintahan sudah ada dalam e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).Hal itu ia sampaikan saat ditemui wartawan usai mengikuti diskusi publik tentang prospek pemberantasan korupsi di Indonesia pasca pemilu 2019 dan urgensi perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), katanya Kamis (14/2/2019.

            Sebelumnya, Malang Corruption Watch (MCW) dan sejumlah elemen masyarakat memprotes pembelian mobil dinas baru seharga Rp 5,8 miliar. Belakangan informasinya angka itu menyusut menjadi Rp 3,1 miliar untuk mobil baru. Uang sebanyak itu rencananya akan dibelanjakan untuk membeli satu unit mobil Toyota Hybrid dan tiga unit mobil Toyota Camry untuk pimpinan serta satu unit mobil Toyota Hiace untuk operasional

         Koordinator MCW,  M Fahrudin Andriyansyah menjelaskan, besarnya nominal untuk pembelian mobil itu terkesan aneh. Ketika ditanya apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak pengadaan mobil tersebut, Fahrudin mengatakan tidak mengetahui. “Saya tidak tahu prosesnya seperti apa di dalam. Tapi kalau dilihat dari nominal yang sangat besar hanya untuk 4 mobil, jelas ini aneh. Termasuk alasan DPRD kalau itu sudah direncanakan dari tahun 2018,” ujar Fahrudin.

           Menurut Fahrudin, anggota DPRD Kota Malang yang baru seolah-olah tidak menganggap penting untuk dikritisi. “PAW DPRD itu dilantik September. Pengesahan APBD itu Desember. Jadi, ini masalah serius sebenarnya,” imbuhnya.

           Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto menjelaskan, rencana pengadaan kendaraan tersebut sudah dilakukan sejak Februari 2018. Pengadaan itu dilakukan oleh anggota dewan sebelumnya."Anggaran ini dipersiapkan saat kami belum di PAW," kata Bambang.Di sisi lain, Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Fransiska Rahayu menambahkan, anggaran tersebut sudah sempat dievaluasi oleh tim anggaran.

            Jumlah anggaran yang tertulis itu juga dalam bentuk pengajuan, dan saat dikalkulasikan dengan harga mobil sekarang, kemungkinan besar harganya akan di bawah Rp 5,8 miliar."Sudah kami hitung, dan kemungkinan harga lima mobil itu senilai kurang lebih Rp 3,1 miliar. Jadi akan ada sisa anggaran dan dikembalikan ke kas daerah," jelasnya

              Diberitakan sebelumnya DPRD Kota Malang kembali menuai sorotan. Setelah memicu perhatian karena kasus korupsi yang menyeret 41 anggotanya, kini DPRD Kota Malang diprotes karena anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan. Dalam daftar APBD 2019, anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan sebesar Rp 5,8 miliar.

              Anggaran itu dinilai terlalu besar untuk mobil pimpinan. Apalagi, mobil dinas yang ada saat ini masih layak dipakai. Sejumlah masyarakat Kota Malang bersama Malang Corruption Watch (MCW) memprotes pengadaan mobil dinas tersebut. Mereka berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang meminta pengadaan mobil tersebut dibatalkan melalui mekanisme APBD Perubahan, Rabu (13/2/2019). "Yang penting ini dibatalkan dulu melalui mekanisme PAK Tahun 2019.

                   Itu bisa dibatalkan kalau anggota dewannya punya komitmen," kata Wakil Koordinator MCW Atha Nursasi.Sebut Itu Peringatan untuk Bupati hingga Gubernur Dikatakannya, ada berbagai sektor yang harusnya menjadi prioritas dalam politik anggaran Kota Malang, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sektor itu malah tidak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran.

             Atha menilai, pembahasan anggaran selama ini minim pembahasan. Hal itu yang menyebabkan pengalokasian anggaran dalam APBD tidak bisa dikontrol langsung oleh masyarakat, termasuk pengalokasian anggaran untuk pengadaan mobil dinas. "Secara ideal pembahasan itu harus di ruang publik.

              Ada partisipasi publik. Tapi lagi-lagi birokrasi kayak gini mereka tertutup sehingga ada potensi kebocoran karena ada kejadian los pengawasan," katanya. Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto menyampaikan akan membatalkan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Malang tersebut. "Kami sebagai pimpinan dewan tidak menyetujui pengadaan mobil dinas," katanya.

 

             DPRD Malang Nyaleg Lagi Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti menjelaskan, anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu sudah ada sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Februari 2018. Anggaran Rp 5,8 miliar itu lalu masuk ke dalam pembahasan Rancangan APBD 2019 pada 2018. Saat itu, pembahasan dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang yang lama atau anggota sebelum PAW.

            Sebelum pembahasan selesai, mencuat kasus korupsi yang menyeret 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. DPRD Kota Malang kemudian melakukan pergantian antarwaktu (PAW) secara masal pada September 2018. Pembahasan RAPBD dilanjutkan oleh anggota hasil PAW dan disahkan. Anggaran pengadaan mobil dinas itu tetap ada meski sempat dievaluasi. "Kami dilantik pada September. Kami baru beberapa hari dilantik langsung kerjakan dan evaluasi RAPBD. Kami bisa jadi kurang teliti," kata Fransiska. Dikatakannya, mobil dinas itu dianggarkan untuk pimpinan DPRD Kota Malang periode 2019-2024 yang terpilih melalui Pemilu 2019. Uang sebanyak itu rencananya akan dibelanjakan untuk membeli satu unit mobil Toyota Hybrid dan tiga unit mobil Toyota Camry untuk pimpinan serta satu unit mobil Toyota Hiace untuk operasional. (dl)  

 

 

 

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Fantastis 5 Mobil Dewan Kota Malang Senilai Rp. 5,8 Milyar KPK Angkat Bicara"