banner 468x60

Dugaan Korup 55,5 M Bambang Disidang KPK

banner 160x600
banner 468x60

 

MADIUN,koranrakyatjatim.com – Wali Kota Madiun (nonaktif) Bambang Irianto (BI) akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Surabaya, kemarin (11/4). Sesuai agenda, jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan surat dakwaan setebal 35 halaman.

Di persidangan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor, terungkap jika mantan ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun itu didakwa telah melanggar pasal 12 huruf i UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa diduga telah turut serta dalam proyek Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009-2012. Meskibegitu, JPU mengakui tidak ada kerugian negara dari perbuatan BI itu. Dasarnya adalah tidak ada audit yang menyatakan bahwa pembangunan PBM merugikan negara. ‘’Tapi, BI mendapat keuntungan dalam pembangunan PBM,’’ kata JPU KPK Feby Dwiyandospendy kepada awak media.

Dalam surat dakwaan, kata Feby, BI menyertakan modal dan menerima keuntungan dari proyek PBM dengan memberi pinjaman kepada Muhammad Ali Fauzisebagai kuasa direksi perusahaan pemenang tender. Perusahaan itu menggunakan anak usaha BI sebagai penyalur barang-barang proyek. ‘’Dari proyek itu, terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 1,9 miliar ditambah hak retensi Muhammad Ali Fauzi sebesar Rp 2,2 miliar,’’ bebernya.

Disamping pasal 12 huruf i UU 20/2001, BI juga didakwa telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctopasal 65 ayat (1) KUHP. BI diduga telah menerima hadiah terkait sejumlah proyek, termasuk pembangunan PBM tahun anggaran 2009-2012. Nilai proyek pasar tersebut mencapai Rp 76,523 miliar untuk anggaran multiyears pada 2009-2012. Selain itu, JPU menemukan adanya indikasi pemberian gratifikasi senilai Rp 55,5 miliar dari sejumlah SKPD dan pengusaha dari 2009-2016. ‘’Sehingga, total yang diperoleh BI sekitar Rp 59 miliar,’’ ujar Feby.

Tak hanya itu, BI juga didakwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. Sebelumnya KPK turut menyita sejumlah rekening milik BI. Penyitaan itu dilakukan berkaitan dengan dugaan TPPU yang dilakukan BI. KPK menyita uang yang ada di rekening BTPN, Bank Jatim, dan BTN.

Saat ini, sejumlah rekening itu sudah diblokir. Sementara isinya sudah ditransferkan ke rekening penyitaan KPK. KPK juga menyita empat mobil pribadi milik BI yang bermerek Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Jeep Wrangler.Nah, barang-barang tersebut dibeli menggunakan duit hasil gratifikasi. Sebagian dana sekitar Rp 53,3 miliar diubah menjadi rumah, tanah, emas batangan, hingga saham. ‘’Dengan diatasnamakan orang lain untuk menyembunyikan aset itu,’’ terangnya.

Dengan begitu, BI terancam hukuman badan maksimal 20 tahun penjara. Terkait kemungkinan perkara ini akan menyeret pejabat lain, Feby enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu akan dibuktikan di persidangan. ‘’Kami tunggu saja di persidangan, jangan mancing-mancing,’’ tegasnya.

Mendengar dakwaan itu, tim penasihat hukum BI yang dipimpin Indra Priangkasa tidak berencana mengajukan eksepsi. Menurutnya, ruang lingkup eksepsi terbataskarena hanya menyangkut hukum acara. ‘’Saya pikir penyusunan dakwaan sudah memenuhi kaidah yang ada,’’ ujar Indra.

Pihaknya juga tidak berencana mengajukan penangguhan atau pengalihan jenis tahanan. Padahal, kliennya sudah ditahan sejak 23 November 2016 lalu. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan di kemudian hari setelah mempertimbangan kondisi kesehatan BI. ‘’Nanti kita lihat saja, mengingat klien kami baru saja melakukan operasi,’’ ungkap pengacara asal Magetan itu.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim HR. Unggul Warso Mukti menunda sidang selama sepekan. Sidang akan dilanjutkan lagi pada Selasa (18/4). Agendanya adalah pemeriksaan para saksi. Berdasar berita acara pemeriksaan (BAP), ada 405 saksi yang bakal diperiksa. Namun, JPU KPK mengaku hanya akan memanggil sekitar 100 saksi saja. ‘’Karena ada tiga dakwaan. Untuk efisiensi, saksi diperiksa untuk tiga perkara sekaligus,’’ ujarnya (j)

 

 

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Dugaan Korup 55,5 M Bambang Disidang KPK"