banner 468x60

PEMAKZULAN BUPATI JEMBER OLEH DPRD DISIKAPI PEMPROV JATIM

banner 160x600
banner 468x60

KORANRAKYAT.COM,JEMBER Rapat sidang paripurna HMP di DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Dalam sidang ini, DPRD Jember sepakat bakal memakzulkan Bupati Jember, Faida.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memantau masalah pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh DPRD setempat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov tak terburu-buru dalam mengambil sikap terkait pemakzulan bupati Jember tersebut."Kami akan mencermati tata laksana dan prosedur, termasuk instansi terkait di tingkat pusat. Utamanya, mengenai proses selanjutnya setelah kejadian kemarin (Rapat Paripurna soal pemakzulan)," kata Emil Dardak ditemui di Surabaya, Kamis (23/7/2020). "Ini tidak bisa kita sikapi terburu-buru namun harus dicermati secara utuh," terangnya.

Lantas, apakah artinya Pemprov menunggu keputusan dari Mahkamah Agung? "Sekali lagi, kami belum bisa berkomentar. Ini hal yang tidak terjadi setiap tahun. Sehingga, harus cermat betul untuk menyikapi masalah ini," katanya. Senyampang belum adanya putusan apapun dari lembaga terkait, Emil menjelaskan bahwa Faida masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember. "Kami mengutip pernyataan DPRD, secara administratif beliau masih menjalankan tugas," kata Emil.

Untuk diketahui, DPRD Jember sepakat memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember, Rabu (22/7/2020). Pemberhentian ini bermula saat DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Jember terhadap Bupati Jember mulai pukul 11.00 WIB.

Pendapat yang diusulkan oleh para pengusul HMP adalah, menyatakan bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melanggar peraturan perundangan, yang termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Seluruh fraksi di DPRD Jember menyetujui dipakainya Hak Menyatakan Pendapat, dan pendapat yang dihasilkan menjadi keputusan DPRD Jember. Tujuh fraksi sepakat berpendapat meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember dari jabatan.

Pasca putusan paripurna tersebut, Bupati Faida mengatakan dirinya akan merespon jika nantinya DPRD Jember mengirimkan keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu dikirimkan ke Mahkamah Agung."Kami tunggu, apa dewan melaksanakan mengirim ke MA, baru nanti kami siapkan respon kami," ujar Faida melalui pesan percakapan kepada wartawan , Kamis (23/7/2020).(sl)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "PEMAKZULAN BUPATI JEMBER OLEH DPRD DISIKAPI PEMPROV JATIM"