banner 468x60

Menguak Kasus Dugaan Pengambil alihan Pabrik Kayu PT Eastwood Timber Industries,

banner 160x600
banner 468x60

 

 

.

SURABAYA,KORANRAKYATJatim,com,- Dugaan adanya pengambil alihan pabrik kayu PT Eastwood Timber Industries oleh salah satu pengusaha kayu, Haryono Soebagiyo alias Jing An, dengan cara membentuk PT penampungan dan urusan pengaturan Kasasi, menuai reaksi publik, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, pengusaha, sampai ibu-ibu sosialita dari Surabaya. Daya tarik yang membuat publik menghubungi redaksi Harian Surabaya Pagi adalah modus penipuan dan pemalsuan surat yang melibatkan beberapa notaris dan pengacara. Selain keberanian Jing An, menawarkan kepada Jap Fernando Yapiter alias Cun Cun, untuk diuruskan kasus kepailitan Cun Cun di Kasasi. Padahal, Jing An, bukan seorang lawyer. 

Baik praktisi hukum dan doktor ilmu hukum ikut prihatin atas perbuatan Jing An, seperti ini. Zamroni, dosen UHT ini menilai, sikap Jing An yang menawarkan pengurusan kasasi pailit dengan tarip Rp 10,750 miliar, menambah beban ‘pekerjaan rumah’ Ketua MA, Kapolri dan aparatur penegak hukum lainnya. 

Menurut Dr. M. Zamroni, SH, MH., pembicaraan soal markus atau makelar kasus bukanlah hal yang baru bagi para pencari keadilan. Eksistensi markus bahkan seolah menjadi bagian dari hiruk-pikuk proses peradilan di Indonesia. Jika terhadap pungutan liar telah dibentuk saber pungli, maka sudah sepatutnya apabila keberadaan markus yang sangat merugikan para pencari keadilan juga disapu bersih. 

“Umumnya istilah makelar kasus merujuk pada seseorang yang mengaku dapat membantu “memenangkan” perkara yang sedang diproses di institusi penegakan hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun di instansi penegakan hukum lainnya,” papar Zamroni. 

Si markus biasanya mengaku memiliki hubungan yang baik dengan para penegak hukum, sehingga memiliki akses untuk ikut memengaruhi proses penegakan hukum, atau bahkan mengatur hasil akhir dari proses penegakan hokuTentunya pengaruh tersebut didapat dengan memberikan sejumlah uang atau barang-barang berharga. Salah satu yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah dugaan adanya markus dalam perkara kepailitan PT. Eastwood Timber Industries. 

Dari pengakuan pihak PT. Eastwood Timber Industries yang telah ditelusuri oleh tim investigasi Surabaya Pagi di dalam 7 seri sebelumnya, seorang markus diduga telah ikut memengaruhi perkara kepailitan tersebut. Bahkan pemilik pabrik kayu, Cun Cun itu mengaku memiliki catatan atas penyerahan uang kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses perkara kepailitan tersebut. 

“Jika apa yang disampaikan pihak Cun Cun itu benar, maka sepatutnya aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut. Karena hal itu jelas merupakan tindak pidana korupsi,” jelas lulusan doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tindak pidana korupsi suap dengan maksud untuk memengaruhi suatu putusan pengadilan bukan lagi sekedar isu, karena KPK sendiri telah beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan markus tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karena jika dibiarkan maka pengadilan akan dikuasai oleh para mafia, dan “keadilan” hanya akan menjadi milik markus. 

“Tindak pidana suap memang relatif sulit dalam pembuktian, namun jika merujuk pada pengakuan para pihak (dalam perkara PT. Eastwood Timber Industries, red), bahwa ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengetahui adanya suap dalam perkara kepailitan tersebut, maka sudah cukup bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” beber Zamroni, kepada tim Surabaya Pagi, kemarin. 

Korupsi dan TPPU 
Selain dugaan tindak pidana korupsi juga patut diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh sang markus. Hal ini merujuk pada pengakuan Cun Cun bahwa seluruh asetnya diambil alih oleh sang markus melalui serangkaian proses jual-beli pura-pura. Menurut pengakuan Cun Cun, Zamroni menganalisis, serangkaian jual-beli aset tersebut hanyalah pura-pura untuk antisipasi menyelamatkan aset apabila perusahaan pabrik kayu di Gresik itu kalah dalam perkara kepailitan. 

“Bila mengacu dalam penggalian liputan investigasi di Surabaya Pagi, semua aset PT. Eastwood telah diambil alih oleh sang markus atas dasar jual-beli pura-pura tersebut, benar, sang markus bisa dibidik juga TPPU. Praktis, aparat kepolisian sepatutnya dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan,” jelasnya 

Markus ini Serius 
Hal senada juga diungkapkan oleh H. Abdul Malik, SH, MH, advokat senior yang kini menjabat Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) tingkat Jawa Timur. Dari analisis Abdul Malik, bila melihat dalam duduk perkara kasus Cun Cun dengan Jing An, bahwa perlu adanya perhatian dari aparat penegak hukum. 

Apalagi dalam liputan tim investigasi Surabaya Pagi, tambah Malik, ditemukan bahwa perkara diduga dimainkan oleh markus, yang dalam pemberitaan itu, diduga yakni Jing An dan rekan-rekannya. 

“Ini serius loh. Kalau sudah ada markus, aparat penegak hukum juga harus ikut melek. Pasalnya, markus bisa mencoreng sendiri muka hukum kita, yang saat ini mulai berangsur berbenah,” jelas Malik, kepada Surabaya Pagi, kemarin. 

Namun, Malik melihat, seharusnya, pihak Cun Cun bisa menggugat secara perdata, atas tindakan-tindakan yang dilakukan Jing An dan melibatkan beberapa notaris seperti notaris Dini Andriani, SH, notaris Olivia Sherline, notaris Edy hingga notaris senior Wahyudi Suyanto, SH. 

“Ini bisa saja kita buktikan di gugatan perdata. Pasalnya, ada pihak notaris yang diduga ikut melakukan pengelabuhan dalam proses pembuatan akta jual beli. Ini yang harus dituntut. Apalagi bila peran Jing An, dalam mengatur kasus, cukup besar,” pria keturunan Madura ini, lantang. Notaris harus Dituntut 
Ia juga menjelaskan, kenapa notaris sebagai pihak yang mengurus AJB, harus dituntut, karena untuk menghindari putusan NO dari pengadilan. Selain itu, advokat yang juga aktif di partai politik ini, mengingatkan bahwa keberadaan bukti pembayaran transaksi sebagai syarat terbitnya AJB sangat penting. 

“Bukti itu sangat penting. Apabila belum terjadi pembayaran, namun sudah muncul bukti pembayaran, maka pihak pengadilan harus segera melakukan pembuktian terbalik untuk memperjelas asal-usul bukti pembayaran tersebut. Bisa saja belum ada pembayaran, tetapi kuitansi terbit. Kalau seperti itu harus segera dilakukan pembuktian terbalik. Apabila nantinya terbukti belum ada pembayaran, namun ada bukti pembayaran, maka kuitansi tersebut bisa dinyatakan gugur yang berarti AJBnya juga ikut gugur,” terangnya. 

Meski begitu, dari kacamata dan analisis Abdul Malik, bahwa dibalik perkara yang awalnya sengketa dalam perjanjian jual beli, yang berujung pada pidana, semuanya diatur melalui markus. 

“Tapi, ini yang paling perlu disoroti adalah posisi Jing An. Dia ini kan mengaku bisa menguruskan hingga level kasasi dengan biaya Rp 10 Milyar lebih. Itu bentuk dari makelar kasus. Seharusnya itu penegak hukum harus segera menindak itu orang. Apalagi bila diketahui ada orang dibalik Jing An yang menembuskan untuk mengatur pada perwira tinggi di Polisi. Ini yang harus kita bongkar. Markus di era sekarang sudah harus bersih,” papar Abdul MalikJuliawati, Ibu Setengah Baya 
Sementara, tim investigasi Surabaya Pagi yang melakukan investigasi mendapat masukan ada sosok ibu setengah baya, bernama Juliawati. Isu yang didengar Cun Cun dan Anastasya, Juliawati, teman dekatnya Jing An. Tapi Juliawati, sudah sebulan dihubungi tidak jelas tempat tinggalnya. Demikian juga nomor HPnya, dalam nada off. Juliawati, pernah menggugat Cun cun dan Jing An, terkait janji mengurus kepailitan dengan Perhutani. Gugatan Juliawati, akhirnya diputus NO (tidak diterima) oleh Pengadilan Negeri Surabaya. 

Menguak kisah kemarkusan Jing An, cukup memakan waktu lama. Ketimbang beberapa liputan investigasi lainnya yang pernah dilakukan tim Surabaya Pagi sebelumnya. 

Investigasi kasus Cun cun vs Jing An, setidaknya butuh waktu hampir tiga bulan lebih. Waktu lama ini terhitung mulai dari pengumpulan data, wawancara langsung, wawancara melalui telepon, pantauan awal, hingga melakukan under cover by. Faktor yang melelahkan adalah penggalian dugaan markus dari bos kayu Jing An, dari data yang terkumpul diduga kuat juga melibatkan sejumlah aparat penegak hukum. Apalagi, beberapa kali, tim juga melakukan penyanggongan, pernah mengalami intimidasi. Bagi tim investigasi, urusan intimidasi adalah lumrah. Hal yang melelahkan adalah tidak kooperatifnya sejumlah nara sumber yang diklarifikasi, terutama Jing An dan Ramli. Padahal klarifikasi sebuah investigasi untuk kepentingan yang bersangkutan. Artinya, narasumber yang berkepentingan tak mau ditemui, akan merugikan dirinya sendiri. Seperti Rudi Sutanto dan orang yang diduga sebagai operator lapangan yang dipercaya, Jing An. Dihubungi tim investigasi, orang yang sudah lama malang melintang dalam bisnis kayu merbau selalu menghindar. Rudi Sutanto contohnya, dihubungi di nomor ponselnya yang didapat dari salah satu kenalannya sesama orang kayu selalu tak merespon. Padahal no HPnya 081332781555 dan 08165150888, biasa dihubungi komunitas kayu. Namun dua nomor itu tidak pernah diangkat. Baru pada 7 Februari 2017, Rudi mau merespon telpon dari tim di nomor 081332781555. Bahkan, tidak hanya dihubungi melalui ponsel, juga sempat disanggong beberapa hari di rumahnya di Jl. Citraland Raffles Garden TB 11 Nomor 8. 

Sama halnya juga dengan Jing An, dua nomor ponsel yang didapat tim, yakni 081333078688 dan 0811300628, tidak pernah direspon. Telepon nada sambung, tetapi tidak diangkat. Nomor HP Surabaya Pagi yang digunakan untuk klarifikasi Jing An Nomor 081259711950. Klarifikasi pertama di Nomor HP Jing An nomor 081333078686, pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 11.45 wib dan 11.47 wib. Klarifikasi kedua dilakukan pada Minggu (05/02/2017), pukul 16.15 dan 16.26 wib. 

 

 
Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Menguak Kasus Dugaan Pengambil alihan Pabrik Kayu PT Eastwood Timber Industries,"