banner 468x60

Komisi III DPRD Kota Madiun Sidak Rusunawa

banner 160x600
banner 468x60

MADIUN(KRJ.COM) – Masyarakat yang ingin menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kota Madiun wajib bersabar sejenak. Kendati bangunan lima lantai di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo itu sudah siap huni, Rusunawa belum dapat ditempati. Penyebabnya, menunggu surat ijin huni dari kementerian.
“Ini sedang dalam tahap pendaftaran (calon penghuni). Bersamaan itu kami mengirimkan surat ke kementerian terkait izin huni Rusunawanya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Soeko Dwi Handiyanto saat inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi III DPRD setempat, Selasa (10/4/2018).
Surat, kata dia, sudah dikirimkan beberapa waktu lalu. Rusunawa memang sudah selesai dikerjakan. Bahkan, Pemkot sudah mendapat kunci untuk pengelolaan sejak awal Maret lalu. Proyek senilai Rp 20 miliar itu memang program pemerintah pusat. Namun, bukan berarti Rusunawa sudah dapat dihuni. Beberapa tahap harus dilewati ke depan. Bukan hanya ijin operasional dari kementerian. Namun, juga perda yang saat ini tengah digodok wakil rakyat bersama pemerintah daerah setempat.“Kami sudah mengundang masing-masing kelurahan. Terutama Kelurahan Nambangan Lor. Pastinya untuk memastikan usulan dari masyarakat seperti apa,” katanya.
Operasional Rusunawa ini memang cukup dinanti masyarakat. Buktinya, sudah lebih dari 70 kepala keluarga (KK) yang mendaftar saat ini. Padahal, kapasitas total hanya 64 kamar. Begitu juga untuk kapasitas lansia dan difabel yang khusus menempati lantai satu. Hanya ada enam kamar untuk lansia dan difabel. Sementara, masyarakat yang berminat mencapai sepuluh orang sejauh ini.
“Akan kami seleksi. Tetap berdasar kriteria sesuai aturan. Mulai masyarakat Kota Madiun, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan belum memiliki rumah. Kalau semua calon penghuni memenuhi ketiganya akan kami pilih dari yang paling membutuhkan dan memprihatinkan,” terangnya sembari menyebut pemanfaatan diupayakan tahun ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Bondan Panji Saputro menyebut Rusunawa cukup bagus secara fisik. Bahkan, diluar dugaan selama ini. Rusunawa lebih mirip hotel berbintang. Sebab, terdapat fasilitas kelas wahid dalam setiap kamar untuk ukuran rumah sederhana. Mulai dua kamar lengkap dengan ranjang tidur dan almari dimasing-masing kamar, ruang tamu dengan mebelernya, hingga kamar mandi dengan shower dan kloset duduknya.
“Akan ada perubahan gaya hidup bagi penghuni. Contoh mudahnya, dari yang biasa mandi menggunakan gayung harus terbiasa dengan shower. Ini tentu suatu kemajuan,” katanya.
Pemkot, kata dia, wajib bersiap. Bukan hanya terkait kesiapan hunian. Namun, juga menyiapkan calon penghuni. Terutama terkait perubahan gaya hidup calon penghuni. Belum lagi perubahan sosial masyarakat dari yang biasa hidup dalam satu lingkungan berjajar menjadi rumah bertingkat.
“Ini harus disiapkan secara matang. Bukan hanya soal administrasinya. Namun, juga mental calon penghuninya,” ungkapnya.
Terkait tarif, Bondan menyebut cukup terjangkau. Bahkan, dapat dibilang murah dibanding fasilitas yang ditawarkan. Tarif sewa untuk lantai I yang diperuntukkan bagi kaum difabel dan warga lanjut usia senilai Rp 100.000 per bulan. Lantai II senilai Rp 230.000/bulan. Lantai III senilai Rp 210.000/bulan. Lantai IV senilai Rp 190.000/bulan. Lantai V senilai Rp 170.000/bulan.
Namun, masyarakat tidak boleh termanjakan faslitas. Sebab, Rusunawa hanya bersifat sementara. Masyarakat hanya dibatasi sewa maksimal sepuluh tahun. Harapannya, masyarakat sudah memiliki rumah mandiri. Sedang, rusunawa berganti dimanfaatkan masyarakat lain.“Kalau dibilang cukup tentu belum. Makanya, kami mengusulkan kembali untuk pembangunan rusunawa kepada pemerintah pusat. Harapan kami pembangunan kedua bisa dimulai 2020 mendatang,” pungkasnya.(ko)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Komisi III DPRD Kota Madiun Sidak Rusunawa"