banner 468x60

Sekitar Sepuluh Orang Graduasi PKH Peningkatan Ekonomi Dapat Piagam dan Uang Tunai dari Bank BNI

banner 160x600
banner 468x60

 

MALANG (KRJ.COM)    OPD  Dinas Sosial Kota  Malang memberikan penghargaan pada 10 orang graduasi Program Keluarga Harapan (PKH), Piagam penghargaan diberikan oleh wakil walikota  Malang ir. Sofyan Edi jarwoko, selain itu juga ada bantuhan uang Sebesar Rp. 500 Ribu dari  Bank BNI Cabang Basuki Rahmad.  Pemberihan bantuhan diberikan saat puncak HKSN ke 16 Tahun 2018 yang berlangsung pada Jumat (7/12) di Taman Krida Budaya Jawa Timur Kota Malang.

            Kepala  Dinas Sosial  Kota  Malang  Dra. Sri Wahyuningtyas, Msi  mengatakan bahwa sepuluh orang graduasi Program Keluarga Harapan  (PKH) yang mendapatkan bantuhan diantaranya Suyati, Boniyem, Ngatening, Siti Mutmainah, Santoso , Ana Farida , Yuliati, Ida Warsini, Susanti Anggri, Nur Chotimah.     

            Diungkapkan juga Para relawan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang akan mendapat kenaikan uang transport yang cukup signifikan. Yakni kurang lebih enam kali lipat jumlahnya. Hal ini diinisiasi Pemkot Malang demi meningkatkan kesejahteraan masyrakat Kota Malang.

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan,  ada 57 relawan PKH Kota Malang yang disebar ke tiap kelurahan. Mereka akan mendapatkan bantuan operasional senilai Rp 600 ribu per bulannya. Nilai tersebut lanjutnya, jika dibandingkan dengan daerah lainnya masih belum seberapa.

            "Di daerah lain sudah mencapai Rp 1,2 juta, sementara kemampuan Pemkot Malang saat ini masih sebesar itu, Alhamdulillah meningkat 6 kali lipat, dibanding sebelumnya Rp 110 ribu per bulan," tutur Edi,  belum lama ini.

          Dengan bertambahnya uang penunjang bagi relawan ini, diharapkan pula mereka dapat bekerja secara maksimal dan terhindar dari tindakan penyelewengan proses pendistribusian bantuan sosial yang datang dari pemerintah. Di sisi lain, Edi juga mengingatkan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar tidak menyalahgunakan, atau menyelewengkan dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

              “Dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial ini maka PSKS diharapkan memiliki perilaku terpuji dan tidak menyalahgunakan data, dan atau apapun yang berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat kurang mampu,” kata Edi.

              Dikatakannya, PSKS yang di dalamnya termasuk Pekerja Sosial Kemasyarakatan (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus dapat menyalurkan bantuan sosial tepat waktu dan tepat sasaran. Edi tidak ingin masyarakat dari kelas ekonomi bawah terlambat mendapatkan bantuan yang sejatinya juga hak mereka sendiri bantuan itu.

            Pasalnya, program itu untuk membantu keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam penerima bansos. Selain itu juga upaya pemerintah membuka akses warga untuk partisipasi dalam merehabilitasi, tidak saja keluarga namun juga berbagai program kemasyarakatan.

            “Mengingat begitu pentingnya bansos bagi kesejahteraan masyarakat marjinal maka perlu ada upaya bersama antara pemerintah dengan PSKS dalam hal ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi penyelewengan bansos di dalamnya,” tukasnya.

            Edi berharap, PSKS dapat mengemban amanahnya dengan baik dan tidak menggunakan data atau informasi yang dimiliki untuk diluar kepentingan, tidak terlibat aktifitas politik praktis, tidak melakukan penggelapan hingga mengurangi atau menyimpan dana dana bantuan sosial.(dil/adv)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Sekitar Sepuluh Orang Graduasi PKH Peningkatan Ekonomi Dapat Piagam dan Uang Tunai dari Bank BNI"