banner 468x60

Reses DPR RI Temukan 7000 Perkara Di Polda Jatim Masih Mangkrak

banner 160x600
banner 468x60

 

SURABAYA(KRJ.COM)   DPR RI memasuki masa reses. Anggota Komisi III yang membidangi hukum lantas berkunjung ke Mapolda Jawa Timur (Jatim). Tujuannya meninjau progres penegakan hukum di Jatim. Hasilnya, Komisi III DPR RI menemukan sebanyak 7.000 perkara yang belum tuntas. Saat ini pihak kejaksaan, pengadilan, dan Polda Jatim masih menangani perkara itu.

            Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, jika semua perkara itu tuntas maka yang berperkara akan masuk penjara. Lembaga pemasyarakatan (lapas) akan semakin penuh sesak. "Apakah semua putusan pengadilan masuk ke lapas atau tidak? Kalau masuk akan ada 7.000 penghuni baru di lapas. Padahal kondisi lapas saat ini sudah over capacity," kata Desmond di Mapolda Jatim, Senin (18/2).

         Terutama kasus narkoba. Polisi dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim diharapkan tak hanya fokus pada penindakan. Tapi juga harus berupaya memutus mata rantai peredarannya. Mulai dari hulu hingga hilir.

         Untuk itu, Desmond merekomendasikan agar polisi dan BNNP Jatim lebih memprioritaskan rehabilitasi. Hal itu berlaku kepada pemakai dan pengedar narkoba. Bila program rehabilitasi tak dijalankan, dampaknya tidak hanya pada kapasitas lapas. Tapi juga berdampak pada pembengkakan anggaran.

         Desmond menyebutkan, Kemenkumham telah berutang Rp 4,3 triliun pada 2017. Untuk itu, Komisi III DPR RI akan memusatkan perhatian pada anggaran operasi pemberantasan narkoba. "Tentunya sudah banyak utang-utang Kemenkumham untuk urusan makan-minum (para narapidana di lapas)," ucap Desmond.

          Tak hanya soal narkoba, Desmond juga akan mempertimbangkan menambah anggaran untuk pemberantasan protitusi online. Anggarannya akan fokus pada pengembangan teknologi siber.

         Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan tidak berkomentar soal 7.000 perkara yang belum tuntas. Dia hanya mengapresiasi Komisi III DPR RI yang mempertimbangkan penambahan anggaran untuk IT pada upaya pemberantasan prostitusi online. "Supaya kami dapat mengikuti perkembangan kasus-kasus yang menggunakan digital. Misalnya, prostitusi online. Anggarannya akan dipenuhi dari DPR RI," sambung Luki.(mt)

 

 

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Reses DPR RI Temukan 7000 Perkara Di Polda Jatim Masih Mangkrak"