banner 468x60

Polisi dan BPH Migas Sinergi Awasi Harga BBM dan LPG 3 Kg

banner 160x600
banner 468x60

JAKARTA(KRJ.COM)- Terkait dengan perintah Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi distribusi LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat agar BBM terjangkau.Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan Polri koordinasi dengan BPH Migas ada terkait dengan kebijakan Presiden terkait BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program Presiden dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

Selanjutnya, Frans menegaskan Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diveryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan. Kedua, Pengawasan kami tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya. Untuk itu, Frans menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menandaskan Jadi initinya ini kebijakan dari Presiden untuk BBM satu harga dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya unrtuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Maritim juga ada juga dari EDSM ,BUMN dan ini semua.” Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansdi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisih,” tandasnya .

Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan Hukum, “ ungkapnya. (vk)

Email Autoresponder indonesia
No Response

Leave a reply "Polisi dan BPH Migas Sinergi Awasi Harga BBM dan LPG 3 Kg"